Minggu, 10 Desember 2017

Rencana Revitalisasi Pelabuhan Cirebon Capai Rp 5 Triliun


Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui PT Pelindo II (Persero) berencana merevitalisasi Pelabuhan Cirebon tahun 2018 untuk mengembangkan Pelabuhan Cirebon sebagai gerbang ekspor berbagai komoditas. Revitalisasi Pelabuhan Cirebon membutuhkan anggaran sekitar Rp 5 hingga Rp 7 triliun yang berasal dari PT Pelindo II.

Deputi Hukum dan Pengendalian Internal PT Pelindo II Pelabuhan Cirebon, Iman Wahyu menjelaskan, Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dari Kementrian Perhubungan sudahturun. RIP itupun sudah diajukan ke direksi PT Pelindo II. Bahkan, PT Pelindo II menjadikannya sebagai salah satu proyek strategis yang harus segera direalisasikan.

"Paling lambat pertengahan 2018," ujar Iman seperti dikutip Republika Online, Kamis (7/12/2017).

Dermaga yang berjarak sekitar dua kilometer dari bibir pantai tersebut akan dikeruk dengan kedalaman sekitar sembilan meter. Dengan demikian, maka dermaga itu bisa dilabuhi sejumlah kapal besar, seperti kapal kargo. Fasilitas pelabuhan pun akan dilengkapi dengan lokasi penempatan peti kemas.

Iman menyatakan, revitalisasi ditargetkan selesai selama dua tahun. Dengan demikian, dermaga yang baru sudah bisa digunakan pada tahun 2020.

Iman mengatakan, pihaknya sudah menandatangani MoU dengan Himpunan Pengusaha Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI). Setelah revitalisasi rampung, maka ekspor mebel rotan dari Cirebon bisa dilakukan dari Pelabuhan Cirebon.

Selama ini, ekspor mebel rotan dilakukan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tak kurang dari tiga ribu kontainer mebel rotan dari Kabupaten Cirebon diekspor melalui pelabuhan tersebut setiap bulannya. "Potensi itu akan kita kejar," tegas Iman.

Ketua HIMKI Cirebon, Supriharto, menyambut baik rencana revitalisasi Pelabuhan Cirebon. Dengan adanya revitalisasi itu, maka kedepan ekspor mebel rotan bisa dilakukan dari Pelabuhan Cirebon. "Biaya operasional akan lebih hemat sekitar 30 persen dibandingkan jika harus melalui Pelabuhan Tanjung Priok," terang Supriharto.

Hal senada diungkapkan Ketua INSA Cirebon, Ade Purnama. Ia pun menyambut baik rencana revitalisasi Pelabuhan Cirebon. Pasalnya, selama ini Pelabuhan Cirebon belum memungkinkan untuk kapal kargo, baik dari segi alur maupun kedalaman. "(Revitalisasi) akan menarik shipping line yang lain untuk bersandar di Pelabuhan Cirebon," tandas Ade.

sumber: emaritim

Rabu, 06 Desember 2017

Asuransi Kapal Pesiar/Yacht


Untuk pelaut rekreasional, laut menjanjikan kebebasan dan petualangan, tetapi bahaya yang mengintai di laut berpotensi menempatkan Anda maupun kapal pesiar atau speedboat Anda pada berbagai risiko. Nikmati liburan dan petulangan Anda dan serahkan masalah dan kecelakaan tak terduga kepada Pleasure Craft Insurance.



Dengan Pleasure Craft Insurance, kami dapat membantu untuk melindungi Anda terhadap kerugian fisik atau kerusakan pada kapal pesiar atau speedboat Anda, termasuk kewajiban pada properti dan cedera pihak ketiga, yang timbul dari penggunaan kapal pesiar atau speedboat Anda.



YACHT & SPEED BOAT
Karakteristik Kapal Pesiar (Yacht) dan Speed Boat adalah pada ukuran dan beratnya yang kecil, umumnya terbuat dari bahan fiber glass atau aluminium yang ringan, kecepatannya umumnya tidak lebih dari 20 knots, dan area navigasi pada kawasan tidak lebih dari radius 30-100 mil dari garis pantai. Yacht dan Speed Boat umumnya digunakan untuk keperluan rekreasi (leisure) atau untuk crew transportation. Yacht sering juga disebut Pleasure Craft.



PLEASURE CRAFT Insurance
Pleasure Craft Insurance umumnya menggunakan wording polis “Institute Yacht Clause” namun ada juga yang menggunakan tailor made wordings “Yacht Insurance”.

Sekilas Manfaat :

Hull & Machinery (Kapal dan Mesinnya)
Third Party Liability (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)
Personal Accident for Crews and Passengers (Kecelakaan Diri Operator dan Penumpang)
Personal Effects (Barang-barang dan perlengkapan pribadi)


Bagian 1 : Hull & Machinery (Kapal dan Mesinnya)
Jaminan terhadap kerusakan atau kerugian pada Yacht (atau Speed Boat) yang disebabkan oleh risiko-risiko:

bahaya laut seperti cuaca buruk, tenggelam, tabrakan, dan lain-lain (perils of the seas)
kebakaran, ledakan
pembuangan kargo ke laut (jettison)
perompakan (piracy)
tabrakan dengan dok, pelabuhan, kendaraan atau pesawat terbang
gempa bumi, letusan gunung berapi, sambaran petir
kecelakaan pada waktu bongkar muat peralatan, mesin atau bahan bakar
perbuatan jahat dan pencurian
kelalaian nahkoda dan crew


Bagian 2 : Third Party Liability (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)
Menjamin Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga yang disebabkan oleh kecelakaan operasional dari Yacht (atau Speed Boat) yang meliputi:

Property Damage: kerusakan pada kapal lain atau harta benda lainnya
Bodily Injury: cidera badan atau kematian orang di sekitar kapal atau di kapal lainnya
Legal Costs: biaya-biaya hukum sehubungan dengan penyelesaian perkara
Removal of Wreck: biaya-biaya pengangkatan atau untuk menyingkirkan puing-puing kapal
Nilai Pertanggungan bagian ini sebesar dengan nilai pertanggungan kapal. Jika membutuhkan Nilai Pertanggungan yang lebih tinggi, Tertanggung dapat mengambil produk “Protection & Indemnity (P&I)” secara terpisah disini.



Bagian 3: Personal Accident for Crews and Passengers (Kecelakaan Diri Operator dan Penumpang)
Memberikan santunan kematian atau cacat tetap (death and disablement) atas kecelakaan diri pada operator atau penumpang (crews and passengers).



Bagian 4: Personal Effects (Barang-barang dan perlengkapan pribadi)
Memberikan ganti rugi terhadap kerusakan atau kehilangan barang-barang dan perlengkapan pribadi operator atau penumpang (crews and passengers) yang berada di kapal pada saat terjadinya kecelakaan, seperti pakaian, tas, dan perlengkapan lainnya, namun tidak termasuk uang atau cek dan perhiasan.



RATING FACTORS
Premi untuk Kapal Pesiar dan Speed Boat (Yacht Insurance) umumnya mulai dari 2-3% dan dipengaruhi oleh beberapa underwriting factors, antara lain:

Jenis Kapal, Usia dan Tonase (GRT)
Trading Area atau Navigasi
Luas Jaminan dan Limit of Liability
Pengalaman Asuransi dan Klaim (Loss Record)

sumber: pusatasuransi

Senin, 04 Desember 2017

Pertamina Bangun Kapal Baru, Galangan Swasta Nasional Prihatin Tak Dilibatkan


Pelaku usaha galangan kapal di Indonesia menyampaikan apresiasi atas keinginan perusahaan BUMN untuk membangun kapal-kapalnya pada galangan kapal dalam negeri.

Akan tetapi, mereka menyesalkan jika pembangunan kapal-kapal tersebut hanya dilakukan pada galangan kapal BUMN tanpa memberi kesempatan kepada galangan swasta untuk turut berpartisipasi.

Dikotomi ini tidak baik dan berdampak terhadap persaingan yang tidak sehat, padahal galangan swasta nasional juga menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk membinanya, baik melalui lembaga dan kementerian, juga melalui BUMN.

"Kami sedih mendengar BUMN akan membangun kapal di dalam negeri tapi terbatas hanya di galangan BUMN saja. Apalagi jika Pemerintah merestuinya," kata Direktur Utama PT Mariana Bahagia Yonhlee W. Sutipto, melalui keterangan pers, Minggu (1/10/2017).

Yonhlee menambahkan jika ingin mendapatkan produk kapal terbaik dengan harga terbaik pula, seharusnya pengadaan kapal di BUMN juga dibuka untuk swasta dan membuat BUMN galangan bersaing dengan galangan swasta.

"Toh galangan swasta juga milik anak bangsa dan membayar pajak ke negara. Bahkan saat ini pun, sektor swasta nasional masih menjadi paling besar berkontribusi kepada penerimaan pajak, tapi kok masih dianaktirikan," ujarnya.

Untuk diketahui, PT Pertamina (Persero) menandatangani kesepakatan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam National Shipbuilding & Heavy Industries (NSHI).

Adapun BUMN perkapalan tersebut antara lain PT PAL Indonesia (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), dan PT Djakarta Lloyd (Persero).

Melalui kerja sama tersebut Pertamina kemungkinan memesan 7 unit kapal dari BUMN Perkapalan dengan perkiraan harga mencapai US$ 20 juta-30 juta. Pertamina kemungkinan memesan kapal dengan bobot mulai dari 7.500 gross weight tonnage (GWT) ke atas.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengapresiasi kerja sama antar BUMN tersebut dan mengharapkan dari kerjasama tersebut bisa meningkatkan produktivitas BUMN Perkapalan untuk memenuhi kebutuhan Pertamina.

Rini mengaku bangga karena akhirnya kerjasama ini bisa ditandatangani dan bahkan terealisasi. "Pertamina banyak order kapal tapi kok enggak pernah ke dok-dok [BUMN Perkapalan] kita," kata Rini.

Selama ini, PT Pertamina (Persero) oleh industri galangan kapal nasional dikenal sebagai BUMN yang banyak membina industri galangan swasta dengan mengalokasikan pembangunan kapalnya dalam rangka pembinaan.

Di antara kapal yang dibangun Pertamina di galangan nasional milik swasta adalah kapal crude oil tanker 17.500 LTDW yang dibangun di PT Anggrek Hitam, PT Multi Ocean Shipyard dan PT Daya Radar Utama.

Sebelumnya, galangan swasta nasional juga galau mendengar sejumlah BUMN yang akan memesan atau membeli kapal dari luar negeri sehingga terkesan kurang mendukung upaya pemerintah memperkuat industri galangan nasional sebagai pilar poros maritim dunia.

Hal ini, ujar Yonhlee, bertentangan dengan Inpres No. 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Galangan kapal nasional berharap agar Pemerintah dapat mendorong BUMN untuk memprioritaskan industri dalam negeri, baik swasta maupun BUMN," ujar dia.

sumber: bisnis

Menimbang Kembali Asuransi Kapal


Dalam lima hari,lima kapal kena musibah. Di perairan Selat Bangka, KM Tri Star I tenggelam, Kamis (28/12). Pada waktu hampir bersamaan, KM Nur Budiman juga tenggelam di perairan Luwuk, Kab Banggai, Sulteng.

Di Pelabuhan Merak, Banten, kapal feri Nusa Setia Jakarta terdampar. Terakhir, KM Senopati Nusantara dan kapal kayu Bunga Anggrek tenggelam di perairan Jepara. Masih ada kapal lain mengalami kecelakaan yang tidak terdeteksi media massa.



Yang lebih mengenaskan adalah kecelakaan yang menimpa kapal penumpang karena mengancam banyak jiwa manusia. Padahal belum hilang dalam benak kita, KMP Lampung hangus terbakar di Pelabuhan Merak, 16 November.

Belum ada informasi berapa kerugian yang ditanggung oleh perusahaan asuransi akibat kecelakaan tersebut. Yang pasti, perusahaan asuransi yang memberikan jaminan asuransi rangka kapal (marine hull) dan asuransi pengangkutan barang (marine cargo) harus lebih berhati-hati.

Ramalan cuaca oleh BMG tentang kondisi perairan Indonesia beberapa hari ke depan, membuat beberapa perusahaan asuransi/reasuransi menghentikan jaminan asuransi kapal dan pengangkutan barang untuk sementara waktu. Ini sejalan dengan maklumat pemerintah yang melarang kapal berlayar di wilayah berbahaya beberapa hari ke depan.

Risiko asuransi

Ada perusahaan asuransi yang kapok menjual jaminan asuransi kapal. Harus diakui bahwa menanggung risiko kapal adalah tinggi. Berbeda dengan gedung, sebagai bangunan statis, yang risiko kerusakannya lebih bisa dikontrol. Inilah yang menyebabkan tarif premi (rate) asuransi kapal jauh lebih tinggi daripada asuransi harta benda.

Jika terjadi kecelakaan kapal, perusahaan asuransi bisa rugi hingga tiga kali lipat dari harga kapal. Berbeda dengan asuransi mobil. Sebuah mobil seharga Rp1 miliar, jika hilang, maka perusahaan asuransi hanya akan mengeluarkan duit sebesar Rp1 miliar.

Tingginya risiko ini membuat jaminan standar asuransi rangka kapal, tidak ada jaminan all risks. Berbeda dengan asuransi harta benda, asuransi rangka kapal hanya memberikan jaminan berbentuk named perils. Artinya hanya risiko-risiko tertentu, seperti kebakaran, ledakan, kandas, tenggelam dan lainnya.

Banyak faktor penyebab kapal mengalami kecelakaan. Beberapa kecelakaan kapal akhir-akhir ini, hampir bisa dipastikan akibat kondisi cuaca buruk (heavy weather). Namun cuaca buruk tidak boleh selalu menjadi kambing hitam.

Faktor lain yang memperburuk kecelakaan adalah banyak kapal yang sudah tua, ketidakpatuhan terhadap regulasi, dan faktor manajemen pelayaran yang amburadul.

Tidak sedikit kapal tua di Indonesia. KMP Lampung misalnya, dibuat tahun 1971. Kapal seumurannya masih banyak ditemukan di perairan Indonesia.

Kapal-kapal eks Jepang, akan banyak dijumpai. Alasan tidak adanya batas umur ini salah satunya karena prinsip “yang penting kapal dirawat dengan baik”.

Alasan ini tidak sepenuhnya tepat. Bagaimanapun kapal tua, dari sisi kekuatan struktur pasti mengalami penurunan. Juga mesin dan perlengkapan lainnya lebih ketinggalan dibandingkan dengan kapal-kapal baru dengan teknologi yang lebih mutakhir.

Namun jika batasan umur diberlakukan, misalnya maksimal 25 tahun, banyak perusahaan pelayaran nasional bakal gulung tikar. Padahal di sisi lain, pemerintah sedang menggalakkan Inpress No.5/2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional.

Ini tidak kemudian harus menjadi pembenar atas pelanggaran-pelanggaran aturan. Ketegasan regulator adalah keharusan.

Pemerintah membuat aturan bahwa kapal berbendera Indonesia dengan panjang minimal 20 meter atau mesin minimal 250 PK atau minimal 100 GT (gross tonnage), harus diklaskan di Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Tengoklah di perairan Indonesia, masih banyak kapal yang tidak dikelaskan meskipun memenuhi persyaratan tersebut. Dengan santainya kapal-kapal tersebut melenggang keluar-masuk pelabuhan. Harusnya tegas, jika tidak dikelaskan BKI, maka tidak boleh berlayar.

BKI adalah instansi yang bertugas melakukan survei dan memberikan sertifikasi kapal. Di mata pelaku industri asuransi, BKI juga bukan tanpa ‘masalah’. Underwriter perusahaan asuransi lebih suka kapal diklaskan oleh biro klasifikasi asing anggota International Association of Classification Societies. Ini bukan tidak nasionalis, tetapi ini belajar dari pengalaman. Masih bisa dijumpai, kapal klas BKI tapi kondisinya seperti kapal tidak klas.

Indonesia banyak meratifikasi regulasi maritim internasional. Dalam hal keselamatan di laut misalnya, negara kita mengikuti aturan SOLAS (safety of life at sea). Juga tentang sertifikasi International Safety Management (ISM) Code. Setiap kapal di atas 500 GT, harus mengantongi sertifikat ISM ini.

Apakah semua patuh? Sudah bisa ditebak jawabannya, tidak. Padahal sertifikat ini sangat penting untuk menjamin bahwa kapal dan operator di darat telah mengikuti aturan manajemen keselamatan pengoperasian kapal.

Belum lagi persoalan pelanggaran muatan. Tidak jarang kita dengar kapal mengalami kecelakaan karena kelebihan beban. Persoalan ini tentu syahbandar yang paling bisa menjawabnya.

Contoh lain, bagaimana mungkin bisa hydrant di KMP Lampung macet sehingga kapal terpanggang habis. Ini sebagian ilustrasi kondisi kapal-kapal kita sehingga faktor manajemen harus juga menjadi perhatian utama oleh industri asuransi.

Sinergi & disiplin

Persoalan yang dihadapi perusahaan asuransi kapal dan pengangkutan laut tidak semata-mata di atas. Persaingan tarif premi juga merambah bisnis asuransi ini. Masih ada yang banting harga demi merebut bisnis, padahal peluang klaim cukup tinggi.

Sejak tahun 2001 hingga 2005, rasio klaim (perbandingan jumlah klaim dan jumlah premi) asuransi kapal sebesar 54,5%. Angka ini lebih tinggi daripada rasio klaim asuransi harta benda (43,5%) dan asuransi kendaraan bermotor (40,5%).

Keterbatasan kemampuan dan kehati-hatian/kedisiplinan (prudent) para underwriter juga menjadi persoalan dalam menjalankan bisnis asuransi ini. Ditambah lagi, polis dan hukum yang digunakan dalam penyelesaian klaim lebih banyak mengacu ke hukum dan kebiasaan di Inggris.

Untuk ke depan, sinergi antara Departemen Perhubungan, biro klasifikasi, pemilik/operator kapal, industri asuransi, dan pihak lain terkait diharapkan mampu mendukung terciptanya iklim industri pelayaran yang lebih baik. Masing-masing bertindak secara disiplin terhadap aturan yang seharusnya dijalankan.

Tidak hanya menguntungkan industri asuransi, tetapi semua pihak akan diuntungkan, terutama masyarakat sebagai pengguna transportasi laut. Kondisi kapal yang laik laut dengan manajemen yang handal, tidak cuma akan memberi rasa aman bagi penggunanya dan juga industri asuransi. Pemilik/operator juga bisa mendapatkan imbal balik dari perusahaan asuransi berupa potongan premi dan pelayanan yang lebih baik.

Kita memang tak bisa berbuat banyak apabila kecelakaan kapal akibat cuaca buruk. Tapi menjadi konyol jika kecelakaan itu terjadi karena ketidakdisiplinan pihak-pihak yang seharusnya menjalankan tugas secara semestinya.

sumber: Bisnisindonesia, 4/1/2007

Minggu, 03 Desember 2017

Ketika Menteri Susi "Paddling" di Dekat Kapal Silver Sea 2


Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam akun Instagram pribadinya, @susipudjiastuti115, mengunggah foto dirinya tengah berolahraga air dengan menggunakan paddle board di Sabang, Aceh.

Menteri Susi paddling di dekat Kapal Silver Sea 2.

"Paddling di teluk sabang melihat dari dekat Kapal Silver Sea 2. Kapal hasil tangkapan TNI AL dan Satgas 115 di Perairan Sabang," tulis Susi seperti dikutip, Minggu (3/12/2017).

Empat foto diunggah Susi pada Minggu pagi. Hingga pukul 19.00, foto unggahan Susi tersebut disukai 35.000 kali oleh para pengguna Instagram.

Sejumlah pengguna Instagram memuji kegiatan santai yang dilakukan Susi tersebut. Unggahan tersebut sudah memperoleh sekitar 1.555 komentar.

Kapal Silver Sea 2 merupakan kapal pengangkut ikan asal Thailand yang ditangkap TNI Angkatan Laut pada 12 Agustus 2015 di perairan Sabang, Aceh.

Kapal tersebut ditangkap karena diduga melakukan transhipment ilegal di wilayah tangkapan ikan di wilayah Indonesia.

Pengadilan Negeri Sabang memutuskan pemerintah memenangi kasus Silver Sea 2. Hal itu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 21/pidsus/2017/PN SAB.

Selain menangkap ikan di perairan Indonesia, kapal Silver Sea 2 juga terbukti mematikan automatic identification system (AIS) dan vessel monitoring system (VMS).

Majelis hakim Pengadilan Negeri Sabang memutuskan terdakwa atas nama Yotin Kuarabiab yang merupakan warga negara Thailand dan nakhoda kapal Silver Sea 2 terbukti melanggar Pasal 100 juncto Pasal 7 Ayat (2) Huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Kemudian, majelis hakim memutuskan terdakwa dijatuhi pidana Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan, dokumen-dokumen, kapal ikan Silver Sea 2, dan ikan campuran sebanyak 1.930 MT yang sudah dilelang pada 24 Februari 2016 senilai Rp 20,579 miliar.

sumber: kompas 

Rabu, 29 November 2017

Kapal Pesiar Syariah Berlabuh di Aceh


Kapal pesiar Syariah milik perusahaan Italia berlabuh di Aceh. Sekitar 900 wisatawan melakukan kegiatan bertema 'Islamic Cruise' baik di atas kapal maupun ketika menjejakkan kaki di Serambi Mekah.

Senin pagi (27/11), penumpang kapal pesiar bintang empat, MV Costa Victoria menjejakkan kaki di dermaga teluk Sabang, Aceh. Kedatangan mereka langsung disambut penampilan tari Silat Aceh dan Likok Pulo, tarian yang dulunya diciptakan seorang ulama asal Arab.
Bukan tanpa alasan kedatangan 980 wisatan tersebut disambut meriah, sebab ini kali pertama kapal mewah bertema "Islamic Cruise" bersandar di Serambi Mekah.

"Mudah-mudahan pelayanan yang kita berikan kepada para wisatawan Islamic Cruise akan memberi kesan positif kepada mereka, dan kunjungan ini direncanakan akan menjadi agenda kunjungan tahunan," ujar Irwan Faisal, Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) teluk Sabang, seperti dikutip dari Viva.

Selain berkunjung ke Sabang, para penumpang yang diawaki kapten kapal Fauci Gianfranco juga melakukan studi tur ke Banda Aceh. Masjid Baiturrahman dan situs Tsunami Aceh adalah sejumlah lokasi yang mereka singgahi.

Kapal pesiar syariah tersebut berlayar dari Singapura ke Sabang. Di atas dek kapal, para wisatawan yang berasal dari Malaysia, Brunei Darussalam, Australia dan Indonesia tersebut menunaikan shalat berjamaah serta mendengarkan dakwah. Tak hanya itu, kapal asal Italia tersebut juga menjadi kapal pesiar asal Eropa pertama yang mengantongi serifikat Halal.
Kapal milik perusahaan pesiar internasional Costa Cruise itu dapat menampung lebih dari dua ribu orang.  Pada pelayaran kali, kapal pesiar tersebut membawa 1.988 penumpang, yakni 980 wisatawan dan 1000 orang kru kapal.

sumber: dw

Selasa, 28 November 2017

Sebagai Negara Maritim, Ini Peran Indonesia di IMO


Indonesia sebagai poros maritim dunia harus menunjukan keaktifan dan eksistensinya sebagai negara anggota Dewan Internasional Maritime Organization (IMO), organisasi maritim dunia yang mengeluarkan regulasi Internasional di bidang keselamatan pelayaran, kenavigasian dan perlindungan lingkungan maritim. Demikian yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi saat tiba pada hari Minggu (26/11) di London, Inggris.

 "Hari ini dan beberapa hari kedepan saya berada di London untuk acara pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode 2018 - 2019," ujar Menhub Budi.

Menurutnya, peran serta aktif Indonesia sebagai anggota Dewan IMO sangat penting. Sebab, sebagai anggota Dewan IMO, Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi dan fungsi penting serta strategis dalam banyak hal. Bahkan Indonesia ikut menentukan arah dan kebijakan penyusunan aturan maritim internasional yang juga berpengaruh terhadap kebijakan maritim nasional.

"Bahwasanya, keaktifan Indonesia menunjukkan eksistensi di dunia Internasional. Terutama sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh karena itu, menjadi anggota Dewan IMO Kategori C memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan IMO yang sangat berpengaruh pada dunia kemaritiman," kata Budi Karya.

Menhub Budi dijadwalkan memimpin delegasi Indonesia dalam rangka pencalonan Indonesia sebagai Dewan IMO Kategori C periode 2018 - 2019 pada sidang IMO Assembly ke 30 yang akan dimulai Senin, 27 November 2017.

Disamping memimpin delegasi Indonesia pada sidang IMO Assembly, Menhub Budi akan menjadi host untuk acara Business Forum bersama para pengusaha Inggris guna menjajaki kemungkinan kerjasama di bidang infrastruktur hari Senin (27/11).

Adapun hari ini, Menhub Budi langsung memimpin rapat persiapan pencalonan Indonesia sebagai anggota IMO kategori C periode 2018-2019 di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London, Inggris dengan mengumpulkan anggota delegasi Indonesia dari berbagai kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait.

"Keanggotaan Indonesia dalam Dewan IMO ini juga sangat mendukung program maritim di Indonesia dan sejalan dengan visi Presiden RI, Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," kata Menhub Budi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pernah datang ke sidang Marine Environment Protection Committee (MEPC) di markas Besar IMO London pada April 2016. Saat itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia di depan perwakilan negara-negara anggota IMO.

Untuk itu, serangkaian kegiatan dalam rangka menggalangan dukungan suara dari negara anggota IMO terus dilakukan, salah satunya melalui kerjasama dan koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London.

"Peranan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Inggris sangat besar dalam ikut menyukseskan penggalangan dukungan untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2018-2019 telah dilakukan, termasuk pendekatan diplomasi yang dilakukan bersama-sama kementerian dan lembaga terkait lainnya. Untuk itu, saya memberikan apresiasi kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Inggris dan jajarannya. Selain itu, penggalangan dukungan dari negara-negara anggota IMO perlu dilakukan bersama agar Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan IMO kategori C yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2017 nanti," tutup Menhub.

Hadir dalam rapat persiapan dimaksud adalah Wakil Sekretaris Kabinet, Ratih Nurdiati, Plt. Sekretaris Utama Bakamla, Marsma TNI Widiantoro, Wakil Kepala Perwakilan KBRI, Adam Mulawarman Tugio, Dirjen Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo, Utusan Khusus Menteri Perhubungan untuk IMO, Laksamana (purn) Marsetio, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Internasional, Dewa Made J. Sastrawan dan para perwakilan dari Kementerian dan Lembaga serta stakeholder terkait seperti Sekretariat Kabinet, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan,  Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Pushidros TNI AL, Badan keamanan Laut (Bakamla), Atase Perhubungan RI untuk London, Simson Sinaga, PT. Pelindo II, PT. Biro Klasifikasi Indonesia, PT. Pelni, PT. Pertamina Shipping, DPP INSA dan DPP APTPI.

Sebagai informasi, IMO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada 1948. Badan ini bertanggung jawab atas isu-isu keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan terhadap polusi laut. IMO saat ini beranggotakan 172 negara serta 3 associate members dengan kantor pusat berada di Inggris.

Dewan IMO sendiri adalah badan pelaksana di bawah majelis, yang bertugas mengelola kegiatan organisasi di antara sidang majelis. Dewan juga pengambil kebijakan dalam berbagai bidang tugas IMO yang membahas laporan dari seluruh komite IMO dan kemudian membuat keputusan-keputusan yang akan ditetapkan dalam Sidang Majelis IMO.

Adapun susunan anggota Dewan IMO untuk periode 2016-2017 adalah sebagai berikut:

Dewan IMO Kategori A terdiri dari 10 negara yang mewakili armada pelayaran niaga internasional terbesar dan sebagai penyedia angkutan laut internasional terbesar, yaitu China, Yunani, Italia, Jepang, Norwegia, Panama, Korea, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Anggota Dewan IMO Kategori B terdiri dari 10 negara yang mewakili kepentingan terbesar dalam penyelenggara jasa perdagangan lewat laut atau International Seaborne Trade, yaitu Argentina, Bangladesh, Brasil, Kanada, Prancis, Jerman, India, Belanda, Spanyol, dan Swedia.

Sedangkan anggota Dewan IMO Kategori C merupakan negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis, yaitu Australia, Bahama, Belgia, Cile, Siprus, Denmark, Mesir, Indonesia, Kenya, Liberia, Malaysia, Malta, Meksiko, Maroko, Peru, Filipina, Singapura, Afrika Selatan, Thailand, dan Turki.

sumber: emaritim