Rabu, 17 Januari 2018

YWTS akan Buka Galangan Kapal seluas 6 hektar di Bangkalan Madura


Perusahaan galangan kapal Samudera Indonesia, PT Yasa Wahana Tirta Samudera (YWTS) tengah mempersiapkan lokasi baru seluas 6 (enam) hektar untuk dibangun Galangan kapal bagi kegiatan new building sekaligus fasilitas repair/docking kapal di Bangkalan, Madura Jawa Timur.

“Kami masih menunggu izin Pemerintah Kabupaten Bangkalan, sedangkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah kami miliki,” jelas Direktur Pengelola PT YWTS, Musthofa kepada Maritimnews di kawasan pelabuhan Tanjung Emas Semarang, baru-baru ini.

Menurut Musthofa, nantinya fasilitas Galangan kapal tersebut mampu tangani pembangunan kapal baru ukuran 10.000 DWT. Galangan juga dipersiapkan bagi kegiatan repair/docking kapal, antara lain melayani kapal-kapal niaga yang beraktifitas di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

“Investasi untuk lahan seluas enam hektar dan pembangunan tahap I galangan kapal YWTS yang baru, diperkirakan menelan dana mencapai Rp 80 milyar,” ujar Musthofa seraya menambahkan, bahwa lahan di Socah Kabupaten Bangkalan merupakan tanah milik PT YWTS bukan sewa.

Dalam waktu dekat, perusahaan galangan swasta tersebut akan menggelar acara seremonial soft launching pembangunan tahap I galangan kapal YWTS seluas 6 hektar di wilayah Bangkalan Madura. Dimana lokasinya bersebelahan dengan galangan kapal PT Adiluhung Saranasegara Indonesia.

“Saat ini lahan galangan kami di jalan Deli pelabuhan Tanjung Emas Semarang sangat terbatas dan seringkali banjir. Apalagi kami hanya menyewa lahan galangan dari Pelindo. Untuk Galangan kapal yang di Bangkalan, direncanakan tahun 2019 akan mulai beroperasi,” pungkasnya.

sumber: maritimnews

Rabu, 10 Januari 2018

Pemerintah Yakin Arus Barang di Pelabuhan Tanjung Priok Lancar


                                          Ilustrasi Gambar

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menegaskan bahwa Pemerintah memastikan kelancaran arus barang baik ekspor dan impor melalui Pelabuhan Tanjung Priok.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Arif Toha di Jakarta hari ini (9/01) saat menanggapi isu melambatnya kinerja PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) sehingga menyebabkan terganggunya arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Saya memastikan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok tetap berjalan dengan baik meskipun manajemen JICT sedang terjadi  peralihan tenaga outsourcing operator alat bongkar muat jenis Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di terminal JICT dari sebelumnya dipegang oleh PT. Empco Logistic menjadi PT. Multi Tally Indonesia (MTI)," tegas Kepala OP Tanjung Priok, Arif.

Menurutnya, peralihan tenaga outsourcing operator dimaksud disebabkan masa kontrak PT. Empco Logistic dengan JICT telah habis di Desember 2017 sehingga manajemen JICT membuka tender yang dimenangkan PT. MTI.

"Proses tendernya berjalan lancar dan transparan yang menunjuk PT. MTI sebagai pemenang. Ini murni Business to Business dan Pemerintah tidak mencampuri urusan internal JICT," ujar Arif Toha.

Arif Toha juga menyebutkan bahwa manajemen JICT telah menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya kelambatan sementara terhadap produktifitas kegiatan bongkar muat peti kemas di terminal karena ada penyesuaian petugas operator peralatan bongkar muat di awal tahun ini.

"JICT sendiri menargetkan seluruh kegiatan bongkat muat akan berjalan normal kembali sebagaimana tingkat produktifitas yang telah ditetapkan Pemerintah," ujar Arif.

Arif juga menegaskan karena adanya peralihan tenaga outsourcing operator  dimaksud tentunya membutuhkan waktu untuk melakukan familiarisasi dan penyesuaian agar hasilnya bisa maksimal.

"Dalam hal ini, Pemerintah terus memantau dan memastikan pelayanan bongkar muat terus berjalan lancar dan hingga saat ini pelayanan terus berjalan, tidak ditemui adanya antrian yang signifikan," kata Arif.

Arif juga mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan rencana alternatif bila kedepannya terjadi antrian panjang bongkar muat kontainer.

"Tentu saya Pemerintah akan mengatur agar tetap berjalan lancar bila terjadi antrian misalnya saja mengalihkan antrian tersebut ke terminal lainnya," tutup Arif.

sumber: emaritim

Selasa, 09 Januari 2018

Wajah Muram SMKN Pelayaran Samarinda di Tengah Pesatnya Industri Perkapalan dan Batubara

                                          Ilustrasi Gambar

Industri perkapalan yang tengah berkembang pesat di ibu kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), tidak serta merta tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) pelaut yang dilahirkan dari dunia pendidikan kelautan. Padahal, sejak tahun 2002 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sudah menyelenggarakan sistem pendidikan dengan membuka Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Pelayaran di bawah Dinas Perhubungan (Dishub) Pemprov Kaltim dan melahirkan beberapa Perwira Pelayaran Niaga (PPN).

Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan kondisi para siswa/taruna yang belum dapat melaksanakan Ujian Kompetensi Pelaut di sekolahnya dan harus melaksanakan ujian ke PIP Semarang atau Surabaya. Menurut beberapa tenaga pengajar yang ada, keberadaan SMKN Pelayaran di Samarinda telah disetujui Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan Laut (Hubla).

Hasilnya, kini para tenaga pengajar bahkan taruna SMKN Pelayaran Samarinda menjadi semakin bingung akan nasib dan masa depan mereka karena aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mewajibkan SMKN Pelayaran Samarinda berada di wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat. Pada tanggal 9 Mei 2017, SMKN Pelayaran Samarinda sudah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Perkapalan dan Kepelautan (Dirkappel) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Sebagai gambaran, di Kota Samarinda terdapat Jembatan Mahakam yang menghubungkan Samarinda Seberang dengan Kota Samarinda. Saat kita tengah melancong di Samarinda, kita disuguhkan pemandangan yang menarik dengan jajaran tug boat yang menarik tongkang berisi batubara melintasi kolong Jembatan Mahakam. Bahkan, jika kita menelusuri lebih jauh lagi, sepanjang Sungai Mahakam dari daerah Pendingin menuju Tenggarong, hampir di setiap pinggir sungai akan kita temui sejumlah galangan kapal tug boat dan LCT.

sumber: emaritim

Kamis, 04 Januari 2018

INSA: Perlunya Kepastian Hukum untuk Kegiatan Pelayaran Kapal


DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menyoroti terjadinya penghalang-halangan berlayar terhadap kapal MV. Neha di Pelabuhan Batam.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, perlunya kepastian penegakan hukum dan kepatuhan hukum bagi setiap kapal yang melakukan kegiatan baik saat berbersandar maupun akan berlayar dari dan menuju pelabuhan di wilayah Indonesia, baik kapal nasional berbendera Indonesia maupun berbendera asing.

Penegakan hukum dan kepatuhan hukum diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional kapal di pelabuhan, sekaligus menghindari tejadinya penahanan kapal secara sepihak yang tidak berdasarkan hukum sebagaimana yang menimpa kapal MV. Neha di Pelabuhan Batam.

Penegakan hukum serta kepatuhan hukum berlaku bagi setiap kapal juga bertujuan menjaga citra Indonesia di mata dunia internasional, dimana Indonesia baru saja terpilih kembali menjadi anggota organisasi maritim dunia (IMO) kategori C.

Apalagi, katanya, Indonesia sedang mencanangkan sebagai negara poros maritim dunia.

“Kasus seperti ini tidak bisa dibiarkan berlaru-larut, karena ini bisa memberikan citra buruk bagi dunia pelayaran/ maritim di dunia,” katanya.

Kapal MV. Neha yang berbendera  Djibouti--sebelumnya bernama MV. Seniha–S berbendera Panama--pada 7 Desember 2017 tertahan di Pelabuhan Batam, kendati telah mengantongi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari KSOP Batam.

Penahanan terhadap kapal jenis bulk carrier tersebut dilakukan oleh orang-orang tidak dikenal dan belum diketahui motif dibalik penahanan kapal tersebut.

Ke depannya, INSA meminta seluruh pihak dapat mengambil pelajaran dari kasus yang menimpa MV. Neha agar kasus serupa tidak terulang kembali terhadap kapal-kapal lainnya.

INSA juga akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga benar-benar selesai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

sumber: tribunnews